Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung meminta aparat hukum menindaklanjuti 38 temuan penyimpangan APBD 2008 di sembilan kabupaten/kota dengan potensi kerugian Rp32,4 miliar.

Kepala BPK Perwakilan Lampung, Tangga M. Purba, mengatakan yang berhak menentukan penyimpangan itu merugikan atau tidak adalah aparat hukum. “Kami menyebutkan itu sebagai potensi kerugian. Aparat penegak hukum yang menentukan itu sebagai kerugian,” kata Purba melalui telepon selulernya, Senin (15-6).

Menurut Purba, pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Lampung atas sembilan entitas APBD tahun 2008 itu juga telah direkomendasikan kepada bupati/wali kota serta DPRD.

Pemeriksaan itu meliputi belanja di APBD tahun 2008 yang seluruhnya telah diselesaikan pada Desember 2008. Pemeriksaan anggaran belanja di APBD tahun 2008 itu meliputi Lampung Barat, Tulangbawang, Lampung Utara, Lampung Selatan, Way Kanan, Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tanggamus (selengkapnya dalam tabel).

Sedangkan tiga entitas, yaitu APBD Provinsi Lampung, APBD Metro, dan APBD Pesawaran, BPK Lampung tidak melakukan pemeriksaan. “Sebenarnya ada 12 entitas yang diperiksa. Pemeriksaannya menggunakan metode sampling. Namun karena tenaga (auditor, red) kami terbatas, untuk APBD Provinsi, Metro, dan Pesawaran belum diperiksa,” ujar Purba.

Menurut dia, pemeriksaan atas sembilan entitas itu dilakukan sesuai dengan program. “Pemeriksaan BPK sudah terprogram, sesuai dengan rencana kerja. Bukan pemeriksaan spontan. Pemeriksaan kami dilakukan untuk tujuan tertentu,” kata Purba.

Terkait pemeriksaan opini, Purba mengatakan untuk APBD tahun 2008, akan dilakukan pada 12 entitas. “Untuk pemeriksaan opini, kami memeriksa semua APBD. Bukan hanya pada anggaran belanja semata.” Menurut dia, pemeriksaan 12 entitas, termasuk APBD Lampung tahun 2008 itu, telah selesai dilaksanakan. “Kini kami sedang menyusun laporannya,” kata Purba.

Potensi Rugi Rp32,4 M

Berdasar pada rekapitulasi terhadap hasil pemeriksaan BPK atas belanja di APBD tahun 2008 di sembilan entitas itu, total potensi kerugian Rp32,4 miliar.

Potensi kerugian terbesar ada pada APBD Bandar Lampung senilai Rp13 miliar. Temuannya adalah penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan meliputi kesalahan perhitungan analisis harga satuan dalam kontrak senilai Rp37,8 juta, terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp1.9 miliar, terdapat perencanaan pekerjaan beton tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku senilai Rp2,4 miliar, terdapat beberapa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak senilai Rp8,2 miliar, serta perencanaan pekerjaan konstruksi oleh konsultan senilai Rp317,8 juta yang tidak akurat.

Dari lima potensi kerugian senilai Rp13 miliar itu sama dengan 1,6 persen dari total APBD Kota Bandar Lampung tahun 2008 senilai Rp781,1 miliar.

Potensi kerugian terbesar berikutnya adalah di APBD Lampung Utara senilai Rp6,1 miliar dari total APBD 2008 senilai Rp676,7 miliar. Potensi kerugian APBD Lampung Timur tahun 2008 mencapai Rp5,3 miliar dengan total APBD senilai Rp851,2 miliar. Kemudian potensi kerugian Kabupaten Lampung Tengah Rp2,5 miliar, Tulangbawang Rp1,3 miliar, Tanggamus Rp1,2 miliar, dan Way Kanan Rp1,1 miliar. Kemudian Lampung Barat Rp797,9 juta, dan Lampung Selatan Rp796,2 miliar.

Potensi Kerugian APBD tahun 2008

Kabupaten/Kota APBD Jumlah Kasus Kerugian

—————————————————————-

Bandar Lampung Rp781,1 miliar 5 Rp13 miliar

Lampung Utara Rp676,7 miliar 5 Rp6,1 miliar

Lampung Timur Rp851,2 miliar 5 Rp5,3 miliar

Lampung Tengah Rp840,2 miliar 4 Rp2,5 miliar

Tulangbawang Rp661,9 miliar 4 Rp1,3 miliar

Tanggamus Rp755,8 miliar 5 Rp1,2 miliar

Way Kanan Rp616,8 miliar 3 Rp1,1 miliar

Lampung Barat Rp538,3 miliar 3 Rp797,9 juta

Lampung Selatan Rp898,7 miliar 4 Rp796,2 juta

—————————————————————-

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK terhadap APBD tahun 2008, Semester

II

Keterangan: APBD Provinsi Lampung, Metro, dan Pesawaran tidak diperiksa @Sumber Lampungpost.com